Fanatisme Pasca Pemilu

Rafa Putri Anantha

Pemilihan umum, sebagai pilar utama dalam praktik demokrasi sejatinya dirancang sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan kehendak politiknya dalam memilih pemimpin. Namun, ironisnya proses demokratis ini sering kali melahirkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti fanatisme pasca pemilu. Hal ini didukung melalui survey dengan hasil 46,8% mahasiswa setuju dan 32,5% sangat setuju bahwa fanatisme mengancam stabilitas sosial.

Ketika diulik lebih dalam, fanatisme tidak hanya berdampak pada lingkup politik, melainkan juga mengikat pada tatanan sosial, di mana penganiayaan terhadap individu yang berbeda pandangan menjadi lebih marak, menciptakan suasana yang mengintimidasi. Perpecahan hubungan antar kubu tidak hanya dalam skala masyarakat tapi juga dalam lingkup yang lebih kecil seperti tempat kerja dan keluarga. Fanatisme ini menjadi bukti betapa pemilu bisa memecah belah kesatuan sosial serta mengikis rasa toleransi yang menjadi fondasi masyarakat. 

Baik pra dan pasca pemilu 2024, ketegangan antar masyarakat akibat dari fanatisme kepada masing-masing calon semakin kritis dan menimbulkan gejolak yang merugikan masyarakat itu sendiri. Terlebih setelah pengumuman hasil dari pemilu 2024 ini semakin sengit dan fanatik oleh pendukung calon yang mengalami kekalahan atas bentuk rasa penolakan hasil pemilu.

Permasalahan yang terjadi ini semakin diperkuat dengan adanya peran dari media massa mengenai kejadian fanatisme dalam masyarakat. Media juga bisa menjadi alat yang dapat memperburuk fanatisme serta pmemperkuat dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Peran media massa yang sangat dekat dengan masyarakat sangat mempengaruhi fanatisme di kehidupan masyarakat sehari-hari. Cara media massa seperti media sosial yang bekerja berdasarkan algoritma menjadikan penggunanya tidak bisa menghindari fanatisme ketika para penggunanya hanya menginginkan konten atau berita yang sejalan dengan pandangan mereka.

Sebanyak 83,1% mahasiswa merasakan adanya bentuk fanatisme politik yang terjadi di media massa di sekitar mereka, 79,3% mahasiswa merasakan adanya ketegangan antara pendukung pasangan calon yang dapat mengancam stabilitas sosial, serta 94,8% mahasiswa mengakui perlunya tindakan lebih tegas dari Pemerintah untuk mengatasi penganiayaan pasca Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah masih kurang tegas dalam mengatasi kasus penganiayaan selama Pemilu.

Meskipun begitu fanatisme pasca pemilu bukan berarti tidak dapat diatasi. Upaya untuk mengurangi fanatisme harus dimulai jauh sebelum pemilu dilaksanakan, dengan pendidikan politik yang mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang proses demokrasi, penekanan pada nilai-nilai pluralisme dan toleransi, pengembangan keterampilan kritis dan analitis yang memungkinkan warga negara untuk mengevaluasi informasi dengan lebih baik, serta perlindungan dari Pemerintah dalam mencegah dan mengatasi fanatisme politik yang berpotensi merusak stabilitas sosial dan politik suatu negara.

Tak hanya itu, masyarakat juga harus tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi pada masa Pemilu supaya terhindar dari kecenderungan terlibat dalam fanatisme politik serta dampak negatifnya. Hal ini dimanfaatkan oleh 4 maha siswa Universitas Telkom yang berasal dari program studi Desain Komunikasi Visual angkatan 2022, untuk membuat sebuah akun di Instagram (@merajutkesatuan). Akun Instagram ini dibuat untuk menarik perhatian anak-anak muda sehingga bisa lebih bijak dalam menggunakan sosial media sebagai wadah aspirasi.

Dengan munculnya akun Instagram ini diharapkan bisa memberikan manfaat melalui konten edukasi berupa informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait hal-hal yang bisa mencegah dan menghentikan fanatisme pasca pemilu 2024 sekaligus mencegah dan  menghentikan dampak negatif akibat fanatisme yang memunculkan perpecahan dalam masyarakat.

Share - Fanatisme Pasca Pemilu